Peringatan dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online terhadap Pemerintah
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online, Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan keadaan yang sedang berlangsung di Indonesia. Menurutnya, peningkatan jumlah unjuk rasa yang terjadi belakangan ini bisa menjadi tanda bahwa masyarakat mulai merasa tidak puas dengan kebijakan yang diterapkan. Igun menilai, jika pemerintah tidak segera merespons dengan kebijakan yang lebih pro terhadap rakyat, situasi bisa semakin memburuk.
Igun menyampaikan perbandingan dengan demonstrasi yang terjadi di Nepal, di mana rakyat akhirnya memberontak karena kekecewaan terhadap perilaku pejabat yang korup dan tidak peduli terhadap kepentingan rakyat. “Situasi serupa bisa terjadi di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 14 September 2025. Igun menegaskan bahwa ada api dalam sekam yang bisa meledak jika tidak segera ditangani.
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Igun menyoroti insiden 28 Agustus 2025, di mana dua pengemudi ojek online tewas dalam aksi demonstrasi. Insiden ini, menurutnya, bisa menjadi titik awal perlawanan yang lebih besar. “Garda Indonesia mengingatkan agar jangan sampai terjadi seperti di Nepal. Sebelum terlambat, kami meminta Presiden mencopot semua menteri yang tidak pro kepada rakyat,” tambah Igun.
Sebelumnya, asosiasi ojek online telah melakukan beberapa aksi dengan membawa tuntutan kepada Kementerian Perhubungan dan Presiden Prabowo Subianto. Mereka merasa sistem transportasi online saat ini tidak adil dan lebih menguntungkan pihak aplikator daripada para pengemudi.
Beberapa tuntutan utama yang disampaikan antara lain:
- Mendesak pengesahan undang-undang khusus yang mengatur transportasi online. Jika proses legislasi terlalu lama, mereka meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
- Menurunkan potongan komisi dari 20% menjadi 10%. Igun menyatakan bahwa potongan saat ini sangat memberatkan pengemudi, terlebih tanpa adanya transparansi dari pihak aplikator.
- Menetapkan aturan resmi terkait tarif pengantaran makanan dan barang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Ketidakhadiran regulasi ini membuat aplikator bebas menentukan harga dengan dalih promo, yang berdampak pada pendapatan pengemudi.
- Melakukan audit terhadap perusahaan aplikator transportasi online. Audit ini penting untuk memastikan apakah operasional dan kebijakan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak merugikan mitra pengemudi.
Dengan tuntutan-tuntutan tersebut, para pengemudi ojek online berharap pemerintah dapat segera merespons dengan kebijakan yang lebih adil dan pro terhadap kepentingan rakyat. Mereka juga menegaskan bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas, dan jika tidak segera direspons, potensi konflik bisa saja terjadi.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!