Informasi Terkini tentang PPPK Paruh Waktu dan Seleksi ASN PPPK Jalur Khusus
Pemerintah terus memperbarui informasi terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik untuk jalur paruh waktu maupun jalur khusus. Berikut beberapa poin penting yang perlu diketahui oleh para honorer dan calon pelamar.
Durasi Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu dan Gaji yang Diberikan
Beberapa pemerintah daerah telah mengumumkan alokasi kebutuhan PPPK paruh waktu, termasuk tahapan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP). Sesuai jadwal resmi, pengisian DRH PPPK paruh waktu akan berlangsung hingga 15 September 2025. Namun, hingga Rabu pagi ini, sebagian besar honorer masih belum bisa mengisi DRH karena instansinya belum mengumumkan alokasi kebutuhan.
Selain itu, durasi kontrak kerja PPPK paruh waktu juga sudah tercantum dalam pengumuman resmi. Meski begitu, banyak honorer masih merasa bingung terkait besaran gaji yang diberikan. Oleh karena itu, penting bagi para pelamar untuk selalu memantau informasi terbaru dari instansi masing-masing.
Seleksi ASN PPPK Jalur Khusus Segera Dibuka
Pemerintah juga sedang menyiapkan seleksi ASN PPPK melalui jalur khusus. Jalur ini ditujukan khusus untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertujuan mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk memastikan status kepegawaian SPPI agar menjadi kader yang terlatih dalam mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Para pelamar diharapkan dapat mempersiapkan diri secara matang untuk mengikuti seleksi ini.
Honorer Lulusan SD Diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu
Beberapa instansi pemerintah daerah telah mengumumkan alokasi kebutuhan PPPK paruh waktu. Tahapan selanjutnya adalah pengisian DRH untuk pemberkasan NIP. Jika dilihat dari data yang ada, sebagian besar honorer lulusan SD juga telah diangkat sebagai PPPK paruh waktu.
Namun, hingga Selasa malam, mayoritas pemda belum mengumumkan alokasi kebutuhan PPPK paruh waktu. Oleh karena itu, para honorer perlu terus memantau informasi terbaru dari instansi masing-masing agar tidak melewatkan tenggat waktu pengisian DRH yang berlaku hingga 15 September 2025.
Syarat Pemberkasan PPPK Paruh Waktu yang Harus Dipenuhi
Hasil rapat antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan pemerintah daerah (BKPSDM dan BKD) pada Rabu (10/9) memberikan informasi penting terkait syarat pemberkasan bagi honorer yang diangkat sebagai PPPK paruh waktu.
Salah satu persyaratan utama adalah pembuatan surat pernyataan (SP) yang harus ditandatangani oleh honorer. Informasi ini disampaikan oleh BKPSDM kepada honorer seusai rapat dengan BKN. Menurut Destri Irianto, pengurus Forum Honorer kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, persyaratan ini sangat penting untuk dipenuhi agar proses pemberkasan berjalan lancar.
Hasil Raker BKN dengan Pemda dan KL Terkait Pengangkatan PPPK
Rapat antara BKN dengan pemerintah daerah dan kementerian lembaga (KL) hari ini lebih fokus pada percepatan usulan PPPK tahap 2 dan paruh waktu dari instansi kepada BKN. Hal ini dilakukan dalam rangka menuntaskan masalah honorer yang diharapkan selesai Oktober 2025 sesuai target Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah, raker ini bertujuan untuk mempercepat proses pengangkatan PPPK. Ternyata, masih ada beberapa instansi yang belum mengusulkan PPPK tahap 2 untuk mendapatkan NIP PPPK. Oleh karena itu, penting bagi semua instansi untuk segera melakukan pengajuan agar proses pengangkatan berjalan lebih cepat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!