Gubernur Jabar Tetap Pertahankan Larangan Study Tour
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan penghormatan terhadap rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh para pelaku jasa pariwisata pada Senin (25/8/2025). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan larangan study tour. Dalam rekaman video yang diterima, ia mengatakan bahwa pihaknya menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Namun, Dedi menegaskan bahwa keputusannya tidak akan berubah. Ia mempertahankan kebijakan larangan study tour dengan alasan untuk melindungi orangtua murid. Menurutnya, kegiatan tersebut selama ini telah menyimpang dari makna sebenarnya. Pendidikan seharusnya memberikan manfaat dan membentuk karakter positif, bukan justru menambah beban bagi peserta didik maupun orang tua.
"Kami tetap konsisten dengan kebijakan larangan study tour di seluruh Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Aksi yang akan digelar besok merupakan aksi kedua dari para pelaku jasa pariwisata. Sebelumnya, pada Senin (21/7/2025), para pekerja sektor jasa pariwisata seperti pemandu wisata, sopir bus hingga pelaku UMKM melakukan aksi demonstrasi di Gedung Sate, Bandung. Mereka meminta Gubernur Jabar untuk mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang mengatur larangan study tour.
Larangan tersebut dinilai memberikan dampak negatif terhadap sektor pariwisata. Para pelaku usaha merasa terganggu karena aktivitas study tour menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdis Subarja, menyatakan tuntutan utama mereka adalah agar larangan study tour dicabut.
"Tuntutan kami hanya satu, yaitu mencabut larangan gubernur terhadap kegiatan study tour sekolah, baik itu dari sekolah di Jawa Barat maupun ke luar Jawa Barat," ujarnya.
Para pelaku jasa pariwisata berharap kebijakan ini dapat direvisi agar aktivitas study tour kembali diizinkan. Mereka menilai bahwa kebijakan saat ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga pada ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Dedi Mulyadi tetap bersikeras dengan pendiriannya. Ia menilai bahwa study tour yang tidak terkendali bisa menimbulkan masalah serius, seperti kecelakaan atau biaya tambahan yang tidak terencana. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap peserta didik dan orang tua.
Meski demikian, Dedi tetap terbuka terhadap dialog dan komunikasi dengan para pelaku industri pariwisata. Ia menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan harus diimbangi dengan solusi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Pihaknya juga berharap agar para pelaku jasa pariwisata dapat memahami alasan di balik kebijakan yang dikeluarkan. Dedi menegaskan bahwa tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga kualitas pendidikan dan keamanan siswa, bukan untuk menghancurkan sektor pariwisata.
Aksi yang akan digelar besok diharapkan dapat menjadi momen dialog antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, diharapkan dapat ditemukan solusi yang saling menguntungkan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!