Pengenalan Rumah Restorative Justice di Kabupaten Purwakarta
Seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Purwakarta, yang terdiri dari 192 unit, kini memiliki fasilitas bernama Rumah Restorative Justice (RJ). Fasilitas ini diresmikan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelesaian tindak pidana di wilayah tersebut. Peresmian dilakukan berdasarkan data dari BPS yang menunjukkan tingkat penyelesaian tindak pidana yang rendah.
Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menjelaskan bahwa Rumah RJ dapat menjadi tempat para kepala desa dan lurah bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam menciptakan perdamaian. Ia menyampaikan hal ini saat peresmian secara serentak pada Senin, 25 Agustus 2025. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat terkait di tingkat daerah.
Pembentukan Rumah RJ ini merupakan inisiatif dari Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Martha Parulina Berliana. Bupati mengapresiasi ide ini karena dianggap sebagai yang pertama kali digelar di Indonesia. Ia meminta pemerintah desa dan warga menggunakan fasilitas ini secara optimal.
"Jika ada masalah di desa, sebisa mungkin diselesaikan dulu secara musyawarah di Rumah RJ. Jika tidak ada jalan keluar, barulah dibawa ke pengadilan," ujarnya kepada para kepala desa yang mengikuti acara secara virtual.
Mekanisme Penyelesaian Masalah melalui Musyawarah
Kajari Purwakarta, Martha Parulina Berliana, mengungkapkan bahwa inisiatif ini berhasil karena dukungan bupati. Dasar hukum pembentukan Rumah RJ di 183 desa dan sembilan kelurahan adalah keputusan bupati. Martha berharap keberadaan Rumah RJ dapat memperkuat keadilan melalui musyawarah mufakat, khususnya untuk kasus kriminalitas ringan.
Dalam proses penyelesaian, korban dan pelaku kejahatan dipertemukan. Hadir juga keluarga kedua belah pihak serta tokoh agama dan adat yang bertugas mendamaikan mereka. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan bersama tanpa melibatkan pengadilan.
"Keadilan dipulihkan secara bersama-sama sehingga tidak terjadi satu permasalahan dan tidak perlu membawa semua permasalahan ke pengadilan. Inilah keadilan restoratif, keadilan yang dipulihkan bersama, bukan demi kepentingan pribadi, tapi untuk kemaslahatan bersama," jelas Martha.
Tingkat Penyelesaian Tindak Pidana di Purwakarta
Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat bahwa tingkat penyelesaian tindak pidana di kepolisian wilayah Purwakarta hanya 34%. Angka ini menempatkan Purwakarta di posisi ketiga daerah dengan tingkat penyelesaian tindak pidana paling rendah di Jawa Barat. Bahkan, angka ini lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 56%.
BPS menjelaskan bahwa penyebab penyelesaian yang rendah dipengaruhi beberapa faktor, seperti jumlah kasus, karakteristik wilayah, dan kapasitas penanganan yang berbeda. Daerah dengan tingkat penyelesaian terendah di Jawa Barat saat ini adalah Kabupaten Pangandaran (23%) dan Bogor (27%). Sementara itu, daerah dengan angka tertinggi adalah Kabupaten Cianjur (91%), Kuningan (91%), dan Sukabumi (100%).
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!