Tanggapan Kepala Sekolah Terkait Dugaan Pungli
Kepala Sekolah SMKN 1 Jombang, Jawa Timur, Abdul Muntholib memberikan respons terkait dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 1,5 juta kepada wali murid baru untuk biaya renovasi sekolah. Kabar ini pertama kali diungkap oleh akun @brorondm. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa pungutan tersebut berupa uang gedung sebesar Rp 1,5 juta dan SPP sebesar Rp 100 ribu.
Menurut laporan, pungutan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk memperbaiki gedung sekolah yang sudah rusak serta membangun fasilitas pendidikan lainnya. Namun, Muntholib membantah bahwa dana tersebut merupakan pungli. Ia menjelaskan bahwa istilah yang tepat adalah iuran atau dana partisipasi wali murid untuk pengembangan pendidikan.
Iuran tersebut, menurut Muntholib, dihimpun oleh komite sekolah. Pembahasan iuran dimulai dengan rapat komite sekolah dan wali murid pada Jumat (15/8/2025). Dalam rapat tersebut, dipaparkan rencana pembangunan fasilitas pengembangan pendidikan untuk SMKN 1 Jombang pada periode tahun pendidikan 2025-2026.
Beberapa rencana pembangunan antara lain pembangunan jogging track di lapangan sekolah, pembangunan tempat parkir siswa, serta renovasi tempat parkir guru dan kusen tempat praktik perhotelan. Muntholib menyatakan bahwa rencana ini tidak dipaksakan, tetapi disampaikan sebagai bagian dari program pengembangan sekolah.
Dijelaskannya, kebutuhan dana untuk rencana pembangunan tersebut mencapai kurang lebih Rp1 miliar. Oleh karena itu, komite sekolah dan wali murid sepakat untuk adanya partisipasi atau iuran dari wali murid. Menurut Muntholib, jumlah iuran yang disepakati tidak selalu sesuai dengan hitungan kebutuhan, namun wali murid yang menyuarakan jumlah tertentu.
Ia menegaskan bahwa sumbangan atau iuran partisipasi pembangunan dari wali murid baru tetap bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wali murid. Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur di Kabupaten Jombang, Pinky Hidayati, juga mengonfirmasi bahwa adanya sumbangan dari wali murid di SMKN 1 Jombang dilakukan setelah kesepakatan dengan komite sekolah dan wali murid.
Pinky menjelaskan bahwa sebelum adanya kesepakatan iuran, pihak sekolah telah memaparkan rencana pembangunan fasilitas pengembangan pendidikan. Ia menekankan bahwa kebutuhan tersebut belum dapat dicover oleh anggaran yang tersedia, sehingga diperlukan dukungan dari komite sekolah.
Di sisi lain, ada kisah seorang tukang ojek bernama Heru Waskito yang belum mampu melunasi biaya seragam olahraga anaknya. Akibatnya, sang anak terpaksa bolos sekolah. Peristiwa ini terjadi di salah satu SMP negeri di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Heru mengatakan bahwa dirinya sudah tiga kali menemui guru kelas untuk memohon kebijaksanaan agar anaknya tetap mendapatkan seragam olahraga tersebut. Namun, guru tersebut tetap tidak bisa memberikan seragam olahraga sebelum lunas. Akibatnya, Heru hanya mampu membeli sebagian seragam sekolah, tetapi tidak mampu melunasi total biaya sebesar Rp841 ribu.
Masalah seragam sekolah di SMPN 2 Teras, Boyolali, disorot oleh DPRD Boyolali setelah aduan dari wali murid. Dalam aduannya, wali murid menyampaikan bahwa anaknya terpaksa bolos sekolah karena belum mendapatkan seragam olahraga. Suyadi, Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, menyatakan kekecewaannya terhadap langkah sekolah yang dinilai tidak empatik terhadap kondisi keluarga wali murid.
Suyadi menilai bahwa guru yang memanggil siswa satu per satu di dalam kelas untuk memastikan pembayaran seragam telah menurunkan mental siswa. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali untuk menyelesaikan masalah ini.
Sementara itu, Kepala SMPN 2 Teras, Purwanto, mengklaim bahwa sekolah tidak terlibat dalam pengadaan seragam siswa. Pengadaan seragam dilakukan oleh pihak luar sekolah. Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan guru yang terlibat dalam masalah ini.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!