Pemkab Kuningan Meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Modernisasi Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kuningan terus berupaya memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah dengan mengadopsi inovasi digital. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam acara bertajuk "Modernisasi Pembayaran APBD" yang digelar di aula bank bjb, Kamis 11 September 2025. Acara ini menjadi momen penting bagi pemerintah setempat untuk beralih dari sistem pembayaran tunai ke sistem digital.
Sosialisasi ini dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., yang didampingi oleh Kepala BPKAD, Deden Kurniawan. Hadir dalam kegiatan tersebut para kepala perangkat daerah dan bendahara, menunjukkan komitmen serius dari Pemkab Kuningan dalam menerapkan sistem baru ini.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Kuningan menegaskan bahwa penggunaan KKPD akan menjadi kewajiban bagi seluruh perangkat daerah mulai dari APBD Perubahan 2025. Ia menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menuju pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
"Ini adalah langkah penting menuju pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel," ujar Wahyu. Menurutnya, sistem digital ini memungkinkan pengguna anggaran untuk menolak bukti pengeluaran yang tidak sesuai, sehingga memastikan setiap transaksi sah dan tercatat secara baik.
Kepala BPKAD Kuningan, Deden Kurniawan, menambahkan bahwa KKPD akan memberikan kepastian dan kemudahan dalam administrasi keuangan. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya KKPD, pemeriksaan oleh Inspektorat akan lebih mudah karena semua transaksi terekam secara digital. Hal ini juga dapat mencegah adanya Surat Perintah Jabatan (SPJ) fiktif dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta insentif fiskal.
Manfaat Utama Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Penerapan KKPD menawarkan sejumlah manfaat utama yang signifikan bagi pengelolaan keuangan daerah:
- Transparansi dan Akuntabilitas: Semua transaksi tercatat secara digital, yang mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan transparansi.
- Efisiensi dan Keamanan: Mengurangi penggunaan uang tunai membuat transaksi lebih aman dan efisien.
- Penggunaan Anggaran Tepat Sasaran: Memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Pj Sekda Kuningan menekankan bahwa KKPD bukan hanya sekadar inovasi teknis, tetapi juga simbol komitmen Kuningan dalam membangun pemerintahan yang modern dan terpercaya. Ia menutup sambutannya dengan pesan bahwa setiap rupiah APBD akan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
"Mari jadikan KKPD sebagai tonggak baru untuk Kuningan yang lebih maju dan sejahtera," ajaknya. Dengan adanya KKPD, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!