Rekomendasi FITRA untuk Menteri Keuangan yang Baru
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) memberikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Salah satu fokus utama dari rekomendasi tersebut adalah penerapan transparansi dan pengawasan ketat terhadap anggaran program prioritas pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perombakan Kabinet Merah Putih jilid II pada Senin, 8 September 2025. Dalam perombakan ini, posisi Sri Mulyani Indrawati diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Menurut Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan, Purbaya Yudhi Sadewa kini dihadapkan pada berbagai tantangan dan pekerjaan rumah dalam mengelola keuangan negara.
Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam tata kelola anggaran, termasuk untuk belanja berbagai program pemerintah. FITRA menyarankan agar Purbaya mengembangkan mekanisme transparansi, partisipasi publik, serta pengawasan yang lebih ketat. Hal ini penting karena beberapa program direktif Presiden membutuhkan dana besar tanpa adanya studi kelayakan atau partisipasi publik, sehingga rentan disalahgunakan.
Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran untuk berbagai program pada tahun 2026. Dana yang digunakan berasal dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, yang jumlahnya cukup besar. Contohnya, program ketahanan pangan akan menyedot anggaran sebesar Rp 164,6 triliun, sementara Ketahanan Energi mencapai Rp 402,4 triliun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun pada 2026. Selain itu, pendidikan, termasuk sekolah rakyat, dialokasikan sebesar Rp 757,8 triliun. Sementara itu, program kesehatan, seperti cek kesehatan gratis, ditetapkan sebesar Rp 244 triliun.
FITRA juga menyoroti pendanaan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih yang akan berutang ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan jumlah 80 ribu koperasi, maka utang ke bank BUMN mencapai sekitar Rp 400 triliun. Jika terjadi kerugian, dana desa yang berasal dari APBN akan menjadi penanggung jawabnya.
Selain itu, ada program pertahanan semesta, 3 juta rumah, dan lainnya. Menurut Misbah, sebagian besar program-program tersebut bersifat top down dan kurang didasari studi yang memadai serta komprehensif, sehingga dampaknya tidak terasa signifikan bagi masyarakat.
Dalam pidatonya pada acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan pada 9 September lalu, Purbaya menyatakan fokusnya untuk mengawal program prioritas Presiden. Ia menegaskan bahwa dari dalam negeri ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus dikawal agar berjalan dengan lurus. Purbaya berharap dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!