PDI Perjuangan Menyangkal Keterlibatan dalam Kerusuhan Agustus 2025
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak tuduhan yang menyebut partainya terlibat di balik kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai bahwa informasi tersebut merupakan “informasi sesat” dan upaya untuk mencari kambing hitam.
“Tuduhan bahwa PDI Perjuangan terlibat dengan kerusuhan adalah informasi yang tidak benar dan bertujuan untuk mencari kambing hitam. Pola kerusuhan yang terorganisir dan terlatih memunculkan dugaan kuat adanya pertarungan antara elit-elit yang memegang kekuasaan dan komando,” ujar Guntur dalam pernyataannya, Jumat (19/9).
Guntur menjelaskan bahwa kehadiran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bersama Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan partai politik lainnya dalam konferensi pers di Istana pada 31 Agustus lalu menunjukkan dukungan PDIP terhadap pemerintah.
“Kehadiran Ibu Megawati dalam konferensi pers bersama Presiden Prabowo dan ketua-ketua umum partai politik baik di dalam maupun di luar pemerintahan pada 31 Agustus merupakan bentuk dukungan PDIP kepada Presiden dalam mengendalikan situasi,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa keputusan Rakernas PDIP 2024 dan diperkuat dalam Kongres 2025 menegaskan bahwa PDIP berada di luar pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut tidak memiliki peran langsung dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
Tanggapan atas Pemecatan Budi Gunawan
Di sisi lain, Guntur juga merespons pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pasca kerusuhan. Budi, yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), sering dikaitkan dengan PDIP. Namun, Guntur menegaskan bahwa Budi bukanlah kader PDIP.
“Bapak Budi Gunawan bukan kader PDI Perjuangan. Beliau dipilih karena prerogatif Presiden dan di-reshuffle juga karena prerogatif Presiden,” jelas Guntur.
Pergeseran Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam menjadi topik yang ramai dibicarakan. Pencopotannya terjadi setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran di beberapa kota besar di Indonesia. Meskipun begitu, Budi menghormati keputusan presiden terkait penurunan jabatannya.
“Penyegaran kabinet sepenuhnya hak prerogatif Bapak Presiden,” ujar Budi.
Meskipun posisinya digantikan, Budi menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo. “Saya berkomitmen mendukung penuh dan loyal kepada Bapak Presiden dan Pemerintah,” kata dia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!