Respons Menteri Dalam Negeri terhadap Rencana Aksi Demo di Pati
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan tanggapan mengenai rencana aksi demo yang akan digelar di Pati, Jawa Tengah. Aksi ini dilakukan oleh sejumlah masyarakat untuk menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya. Tito menekankan pentingnya menjaga keteraturan dan tidak sampai terjadi tindakan anarkis dalam proses penyampaian pendapat tersebut.
Menurut Tito, warga Pati harus memahami bahwa setiap kegiatan menyampaikan pendapat memiliki mekanisme hukum yang jelas. Ia menegaskan bahwa meskipun ada keinginan untuk mengganti kepemimpinan, pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Jangan sampai terjadi aksi anarkis," ujar Tito dalam pernyataannya, Senin (18/8/2025). Ia menilai bahwa penyampaian pendapat bukanlah hal yang dilarang, namun tetap harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Tito juga merujuk pada pengalaman pemerintahan di Jember beberapa waktu lalu, yang mengalami situasi serupa dengan Pati. Pada saat itu, bupatinya sempat dipakzulkan oleh DPRD, tetapi pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya.
"Bupati tetap bisa menjalankan tugasnya, sama seperti dulu waktu di Jember. Meski ada pemakzulan oleh DPRD, pemerintahan tetap berjalan," katanya. Ia menambahkan bahwa DPRD kemudian memenuhi kuorum dan melanjutkan proses kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelesaian akhir.
Rencana aksi demo yang akan digelar pada 25 Agustus 2025 ini merupakan kelanjutan dari aksi yang telah dilakukan pada 13 Agustus 2025 lalu. Kali ini, aliansi masyarakat Pati disebut akan kembali melakukan unjuk rasa untuk menuntut mundurnya Bupati Sudewo.
Berbagai informasi mengenai rencana demo ini tersebar melalui media sosial. Beberapa unggahan viral mencerminkan adanya antusiasme dan kepedulian masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang.
Tito menekankan bahwa semua pihak perlu bersikap bijak dan tidak mudah terpicu emosi. Ia menyarankan agar masyarakat Pati menggunakan saluran resmi dan legal untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga tidak terjadi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif dari DPRD dalam memastikan proses demokratis berjalan dengan baik. Proses pemakzulan atau penggantian pejabat harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan adanya aksi demo yang terus berlangsung, Tito berharap masyarakat dapat memahami bahwa setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada prinsip hukum dan keadilan. Hal ini penting untuk menjaga kedamaian dan keteraturan dalam masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan, Tito juga menyarankan agar seluruh pihak bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah dan kepolisian dalam menjaga kondusivitas wilayah. Dengan begitu, proses penyampaian pendapat dapat berjalan secara damai dan efektif.
Pemahaman terhadap hukum dan etika dalam menyampaikan pendapat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan harmoni masyarakat. Dengan kesadaran ini, masyarakat Pati dapat lebih bijak dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!