Peran PPATK dalam Kasus Korupsi di Kemenaker
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran penting Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam membongkar kasus yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel). Noel baru saja ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengakui bahwa PPATK berperan signifikan dalam melacak aliran uang terkait pemerasan pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. "PPATK sudah memberikan informasi tentang aliran transaksi rekening. Hal ini memudahkan kita untuk menelusuri aliran uang, penarikan, pengiriman, transfer, dan lainnya," jelas Setyo pada Sabtu (23/8/2025).
KPK juga mengindikasikan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Oleh karena itu, penyitaan dan penangkapan bisa dikembangkan lebih lanjut. "Bahkan mungkin nanti akan ditemukan kendaraan-kendaraan lain yang tidak menutup kemungkinan masih ada di beberapa pihak yang lainnya," tambah Setyo.
Selain itu, KPK sedang menyelidiki keberadaan pegawai Kemenaker lain yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan ini. Pasalnya, masalah ini telah berlangsung sejak 2019 hingga Noel ditangkap. "Nanti akan dilakukan pendalaman oleh Pak Deputi dan Kasatgas penyidikan, karena akan pasti ditarik mundur ke belakang sampai dengan awal tahun 2019," jelas Setyo.
Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel dan 10 orang lainnya dari Kementerian Ketenagakerjaan serta Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) sebagai tersangka dengan pasal pemerasan (Pasal 12 huruf e dan/atau 12B). Modus yang diduga terjadi adalah pihak Kemenaker memperlambat, mempersulit, atau tidak memproses permohonan sertifikat K3, bahkan ketika persyaratan lengkap. Pemberian uang menjadi syarat untuk mempercepat layanan.
Tujuan Sertifikasi K3
Sertifikasi K3 bertujuan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Sertifikasi ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa tenaga kerja atau perusahaan memahami dan mampu menerapkan prinsip K3. Namun, dalam praktiknya, terdapat indikasi adanya manipulasi dan pemerasan.
KPK mengungkap bahwa tarif sertifikasi K3 seharusnya sebesar Rp 275 ribu, namun pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta. Kelebihan biaya tersebut merupakan bagian dari praktik pemerasan untuk memuluskan pengajuan sertifikasi K3.
Angka Hasil Pemerasan
Dari praktik ini, KPK mengungkap bahwa terdapat dana sebesar Rp 81 miliar hasil pemerasan yang mengalir ke berbagai pihak. Dana ini berasal dari praktik korupsi yang terjadi selama beberapa tahun. Penyelidikan KPK terhadap kasus ini masih terus berlangsung, dan diperkirakan akan ada pengungkapan lebih lanjut terkait pelaku dan modus operandi yang digunakan.
Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya masalah korupsi di sektor pemerintahan, khususnya dalam pengurusan dokumen dan layanan publik. Dengan adanya peran PPATK dan upaya KPK yang intensif, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!