Penyegelan Ruang K3 di Kemenaker Usai OTT Terhadap Wamenaker
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyegelan terhadap ruang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Peristiwa ini terjadi pada Rabu (21/8/2025), dan menjadi perhatian masyarakat terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sertifikat K3.
“Benar (ruang K3 di Kemenaker disegel),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Kamis (21/8/2025). Ia menjelaskan bahwa KPK menangkap sebanyak 10 orang dalam OTT yang berlangsung pada malam hari sebelumnya.
Selain penangkapan, KPK juga menyita beberapa barang bukti, termasuk uang tunai, puluhan mobil, dan motor merek Ducati. “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati,” ujar Fitroh.
Saat ini, Immanuel Ebenezer sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu selama 1x24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker dan 10 orang lainnya yang ditangkap dalam OTT tersebut.
Respons dari Istana
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan respons resmi dari pemerintah terkait OTT yang dilakukan oleh KPK. Ia menyatakan bahwa pemerintah menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut.
“Mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan,” kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang.
Prasetyo mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali memberikan peringatan kepada jajarannya untuk tetap berhati-hati dalam menjalankan jabatan. Menurutnya, presiden menekankan pentingnya menjaga amanah yang diberikan.
“Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam,” ujar Prasetyo.
Ia juga memastikan bahwa Presiden Prabowo sudah mengetahui tentang OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Dalam pernyataannya, Prasetyo menyebut bahwa presiden menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.
“Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk diproses hukum itu dijalankan,” ujar dia.
Tindakan Lanjutan
Dengan penyegelan ruang K3 dan penangkapan terhadap pejabat tinggi, KPK menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan. Proses hukum yang sedang berlangsung akan menjadi langkah penting dalam menegakkan keadilan dan transparansi.
Beberapa poin penting yang muncul dari kasus ini antara lain:
- Keterlibatan pejabat tinggi dalam dugaan pemerasan terhadap perusahaan.
- Penyitaan barang bukti seperti uang, mobil, dan motor mewah.
- Tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi kinerja jajaran kabinet.
- Pentingnya proses hukum yang transparan dan independen.
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi para pejabat agar lebih waspada dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya tindakan tegas dari KPK, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan profesional.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!