Kisah Hubungan Prabowo dan Sri Mulyani: Persaingan, Kerja Sama, dan Perubahan

Dinamika Hubungan Prabowo dan Sri Mulyani: Dari Perbedaan Hingga Kolaborasi

Dalam dunia politik Indonesia, hubungan antara Prabowo Subianto dan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu topik yang selalu menarik perhatian publik. Keduanya memiliki latar belakang dan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun takdir politik mempertemukan mereka dalam berbagai posisi penting negara.

Sri Mulyani, seorang ekonom yang terkenal dengan keahliannya dalam mengelola keuangan negara, telah menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah tiga presiden berbeda. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia kembali dipercaya untuk mengisi jabatan yang sama dalam Kabinet Merah Putih. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat sejarah hubungan yang tidak selalu mulus antara keduanya.

Pada masa kampanye Pilpres 2019, Prabowo sempat melontarkan kritik tajam terhadap Sri Mulyani. Ia menyebutnya sebagai "menteri pencetak utang". Namun, Sri Mulyani menjawab dengan elegan melalui puisi yang ia unggah di media sosial. Puisi tersebut menjelaskan capaian pemerintah dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Meski sempat bersitegang, keduanya akhirnya bekerja sama dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, sementara Sri Mulyani memimpin Kementerian Keuangan. Koordinasi antar kementerian menjadi hal yang wajib dilakukan, termasuk dengan Kementerian Keuangan.

Hubungan mereka kembali diuji pada awal tahun 2024 ketika isu anggaran jumbo Kementerian Pertahanan mencuat dalam debat Pilpres. Prabowo menyebut Sri Mulyani sebagai pihak yang menolak sejumlah usulan anggaran, meskipun Sri Mulyani memilih untuk tidak berkomentar. Meski demikian, dinamika ini tidak menghalangi langkah Prabowo untuk kembali mengajak Sri Mulyani bergabung dalam pemerintahannya di Kabinet Merah Putih.

Dalam pertemuan di Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Prabowo secara langsung meminta Sri Mulyani untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Keputusan ini juga berdampak pada struktur birokrasi, di mana Kementerian Keuangan kini langsung berada di bawah koordinasi Presiden, bukan lagi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Penunjukan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, sebagai Wakil Menteri Keuangan II turut memperkuat sinyal kolaborasi antara keduanya. Sri Mulyani menyambut baik kehadiran Thomas sebagai jembatan komunikasi antara Kementerian Keuangan dan Presiden Prabowo.

Kekhawatiran pasar terhadap perbedaan pandangan antara Prabowo dan Sri Mulyani sempat muncul ketika ia kembali ditunjuk sebagai Menkeu. Terutama terkait program makan siang gratis (MBG). Meski sempat diragukan oleh pelaku pasar, Sri Mulyani akhirnya menyatakan dukungannya terhadap program MBG yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo. Ia menyebut program ini memiliki multiplier effect bagi UMKM dan daerah.

Kembalinya Sri Mulyani juga berdampak pada pembatalan rencana pemecahan Kementerian Keuangan dan pembentukan Badan Penerimaan Negara. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 21 Oktober 2024, Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi Presiden, tidak lagi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan perubahan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini hanya mengoordinasikan tujuh kementerian, yaitu: Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Kementerian Pariwisata.

Langkah Prabowo menunjuk kembali Sri Mulyani setelah dilantik sebagai Presiden RI dinilai sebagai bentuk kepercayaan terhadap pengalaman dan kapabilitasnya dalam mengelola keuangan negara. Meski sempat muncul spekulasi bahwa Prabowo ingin Menteri Keuangan dari kalangan laki-laki demi koordinasi yang lebih tegas dan keras, keputusan akhir menunjukkan bahwa profesionalisme dan rekam jejak tetap menjadi pertimbangan utama.

Terkait transformasi hubungan Prabowo dan Sri Mulyani dari perseteruan menjadi kolaborasi, ini menunjukkan bahwa kepentingan bangsa dapat mengatasi perbedaan pribadi. Dalam politik, tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan yang terus berubah. Dari perbedaan pandangan hingga kolaborasi ini, kisah hubungan Prabowo dan Sri Mulyani menjadi bukti bahwa dinamika politik bisa berujung pada kerja sama demi kepentingan bangsa Indonesia.