Jatuhnya Sri Mulyani: Ekonomi Pindah ke BRICS, Tapi Terlalu Setia pada IMF

Perubahan Pemimpin Ekonomi Indonesia

Pada hari Senin, 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengganti Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Penggantian ini menarik perhatian luas, terutama dari media internasional, karena dianggap sebagai tanda awal dari pergeseran kebijakan ekonomi yang lebih pro-Barat menuju arah baru yang berorientasi ke Timur.

Purbaya Yudhi Sadewa, seorang ekonom yang sebelumnya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dilantik langsung oleh Presiden Prabowo dalam reshuffle kabinet yang juga melibatkan beberapa menteri lainnya. Penggantian ini tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan, tetapi juga mencerminkan perubahan strategi ekonomi yang signifikan.

Selama lebih dari dua dekade, Sri Mulyani dikenal sebagai tokoh utama dalam kebijakan fiskal Indonesia. Ia menjunjung prinsip IMF Barat dengan menjaga defisit anggaran secara ketat, mengontrol pengeluaran pemerintah, dan menjaga kepercayaan investor asing. Kinerjanya mendapat apresiasi dari Washington serta dihormati dalam forum IMF dan World Bank.

Namun, situasi mulai berubah saat tekanan publik meningkat melalui demonstrasi nasional yang menuntut penyesuaian beban pajak dan tunjangan anggota legislatif. Tekanan ini menjadi dasar bagi perubahan posisi Sri Mulyani, bukan karena kasus korupsi atau kebocoran anggaran, tetapi akibat perubahan zaman yang tak bisa dihindari.

Perubahan Poros Ekonomi

Sri Mulyani disebut terlalu disiplin dalam menjaga defisit anggaran dan terlalu patuh pada resep IMF. Bagi Amerika Serikat, ia adalah penjaga gerbang stabilitas. Namun, bagi Presiden Prabowo, sikap ini justru menjadi hambatan dalam arah baru Indonesia yang ingin membangun kerja sama dengan poros Timur, khususnya melalui BRICS.

Setelah kembali dari kunjungan ke Beijing dan Moskow, Prabowo tidak banyak berkomentar panjang. Namun, ia menunjukkan sikap jelas bahwa Indonesia kini bergeser dari poros Barat menuju Timur. Saat Amerika dan Eropa dilanda krisis utang dan IMF kehilangan wibawanya, BRICS hadir dengan narasi baru: "Kerja sama tanpa kolonialisasi."

Perubahan ini sering disebut sebagai 'kudeta ekonomi', di mana Prabowo ingin mengarahkan ulang strategi fiskal. Dari penghematan ketat menuju belanja berdaulat, dari disiplin defisit menuju investasi besar-besaran, serta dari ketergantungan Barat menuju mitra strategis di Timur. Target pertumbuhan 8% bukan lagi mimpi semata, melainkan agenda nyata yang dikejar oleh Kabinetnya.

Munculnya Oligarki Baru

Efek dari perubahan ini akan segera terasa oleh masyarakat. Arus kredit murah dari China akan mengalir ke sektor pangan, energi, hingga industri. Dari sana, oligarki baru akan muncul. Bukan lagi kaum teknokrat jebolan Harvard atau Berkeley yang mendominasi, melainkan mereka yang mampu beradaptasi dengan kekuatan baru negara China dan Rusia.

Purbaya, yang sebelumnya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), memasuki kursi ekonomi utama di tengah harapan pergeseran poros ekonomi Indonesia. Dari defisit yang sangat dikendalikan dan prioritas pada stabilitas, kini beralih ke investasi masif dan memperluas peran negara dalam pembangunan ekonomi.

Media internasional mencatat bahwa ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan perubahan paradigma. Puluhan tahun lalu, ekonom Soemitro dikenal juga sebagai ayah dari Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya kemandirian bangsa. Sang anak yang sangat figuritas terhadap ayahnya kemudian mewujudkan gagasan itu dalam langkah nyata saat ini.

Peralihan dari IMF menuju BRICS menandai lahirnya babak baru poros ekonomi Indonesia. Sekali lagi, ini bukan sekadar pergantian menteri. Melainkan reset sejarah ekonomi Indonesia.