Aturan TKDN yang Menjadi Sorotan
Aturan baru mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi perhatian publik. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat industrialisasi nasional dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Namun, di sisi lain, berbagai keluhan muncul dari kalangan pelaku usaha terkait risiko tambahan yang muncul.
Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi), Subandi, menyatakan bahwa meskipun tujuan dari TKDN untuk memperkuat industri dalam negeri patut diapresiasi, implementasinya masih menimbulkan banyak kendala. Menurutnya, dari sudut pandang pelaku usaha, aturan TKDN sering kali dianggap sebagai lapisan birokrasi baru. Proses verifikasi yang detail, mulai dari bahan baku hingga tenaga kerja lokal, membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Belum lagi aturan teknis yang sering berbeda antar kementerian, sehingga memperumit proses pengajuan dan penerapan.
Selain birokrasi, biaya tambahan juga menjadi salah satu keluhan utama. Perusahaan harus menanggung ongkos sertifikasi, audit, hingga penyesuaian rantai pasok. Bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor, biaya tersebut relatif tinggi. Proses sertifikasi juga dinilai bisa memperlambat pengadaan barang atau jasa, terutama untuk proyek pemerintah. Dampaknya, harga jual produk berpotensi meningkat.
Subandi menjelaskan bahwa jika perusahaan harus memprioritaskan komponen lokal dengan harga lebih tinggi atau kualitas berbeda, otomatis biaya produksi akan meningkat. Hal ini dapat menekan daya saing produk dalam negeri. Namun, tidak semua pelaku usaha melihat TKDN sebagai beban. Bagi perusahaan yang sudah memiliki basis produksi lokal kuat, aturan ini justru membuka peluang lebih besar untuk masuk ke pengadaan pemerintah.
Subandi menegaskan bahwa agar manfaat TKDN bisa maksimal tanpa menimbulkan efek samping serius bagi iklim investasi, pemerintah perlu melakukan sejumlah perbaikan. Beberapa di antaranya adalah penyederhanaan prosedur sertifikasi menjadi one stop service, pemberian insentif fiskal atau kemudahan impor untuk bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri, serta sosialisasi aturan secara lebih masif dan konsisten.
“Kalau ekosistem TKDN bisa dibenahi, tentu kebijakan ini akan lebih efektif dalam mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, bukan sebaliknya,” ujarnya.
Tantangan dan Solusi yang Diperlukan
Dari berbagai perspektif, aturan TKDN menunjukkan potensi baik namun juga tantangan yang cukup kompleks. Untuk memastikan keberhasilannya, diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan komponen lokal, tetapi juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar.
Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:
- Peningkatan koordinasi antar lembaga untuk menyamakan aturan teknis dan meminimalkan perbedaan antar kementerian.
- Pembentukan mekanisme sertifikasi yang lebih efisien, seperti sistem one stop service, agar proses lebih cepat dan transparan.
- Pemberian insentif yang jelas dan nyata, termasuk kemudahan impor bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri.
- Sosialisasi yang terus-menerus dan konsisten, agar seluruh pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan aturan TKDN.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan aturan TKDN tidak hanya menjadi beban, tetapi juga menjadi alat yang mendorong pertumbuhan industri nasional secara berkelanjutan. Kunci suksesnya adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan keberlanjutan bisnis.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!