Dipublikasikan pada, 24 Agustus -- 24 Agustus 2025 12:22 PM
Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb telah menyampaikan kekhawatiran serius mengenai tren peningkatan transaksi digital yang tidak diatur di Pakistan, dengan memperingatkan bahwa negara tersebut bisa menghadapi sanksi internasional dan risiko kembali masuk ke daftar abu-abu FATF. Ia mengatakan hampir 25 juta orang Pakistan, terutama kalangan pemuda, terlibat dalam bisnis digital, dan tanpa pengawasan yang tepat, aktivitas semacam ini bisa menarik pengawasan keuangan, sanksi, serta merusak kredibilitas ekonomi negara.
Berbicara dalam Leadership Summit tentang Blockchain dan Aset Digital, Aurangzeb menekankan bahwa Pakistan telah keluar dari daftar abu-abu FATF setelah enam tahun yang sulit, dan transaksi digital yang tidak diatur tidak boleh menjadi alasan untuk kembali lagi. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan know-your-customer dan tindakan pencegahan pencucian uang sangat penting untuk transparansi keuangan, dan langkah regulasi segera harus diterapkan untuk mencegah kerusakan reputasi atau ekonomi apa pun.
Menteri Keuangan menekankan bahwa pemerintah telah mendirikan Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) melalui peraturan pemerintah untuk mengawasi, memberikan lisensi, dan mengatur entitas yang menangani aset digital. Otoritas ini akan mengadakan rapat pertamanya pada hari Senin untuk membahas arah kebijakan utama, meninjau persyaratan lisensi, dan merancang kerangka kerja yang transparan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.
Aurangzeb menambahkan bahwa kerangka hukum yang tetap diperlukan, karena peraturan yang ada berlaku selama empat bulan dan memerlukan persetujuan parlemen untuk menjadi undang-undang yang tetap. Ia mengungkapkan bahwa komite parlemen akan mulai membahas Peraturan Aset Virtual minggu depan, yang mencakup sistem lisensi, aturan kepatuhan, dan sandbox regulasi untuk mendorong inovasi di bawah pengawasan.
Ia juga menekankan bahwa Pakistan harus mempercepat adopsi teknologi blockchain, kecerdasan buatan, kripto, dan Web 3.0 untuk memperkuat ekonomi digital. Model-model internasional dan kerja sama, katanya, dapat membantu Pakistan bergerak lebih cepat tanpa harus memulai dari awal. Namun, ia menekankan bahwa inovasi harus sejalan dengan regulasi untuk memastikan integritas keuangan, penggunaan yang bertanggung jawab, dan pertumbuhan ekonomi.
Aurangzeb menutup dengan menjamin bahwa pemerintah berkomitmen mendukung masa depan digital negara tersebut sambil tetap menjaga pengawasan yang ketat. Ia menambahkan bahwa tujuannya adalah mendorong kemajuan teknologi, menarik investasi, dan melindungi sistem keuangan dengan membangun keseimbangan antara inovasi, regulasi, dan kepatuhan global.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!