Penolakan Warga terhadap Pembangunan Wisata Air di Kalimalang
Beberapa warga di wilayah Bekasi menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rencana pemerintah kota (Pemkot) Bekasi yang ingin mengubah aliran Kalimalang menjadi destinasi wisata air dan kuliner. Mereka merasa bahwa dana yang dialokasikan untuk proyek ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan.
Hanantyo, seorang warga setempat berusia 27 tahun, menyampaikan pandangannya bahwa anggaran yang digunakan untuk proyek wisata bisa lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk memperbaiki kondisi jalan sepanjang Jalan Kalimalang. Ia menilai bahwa masih banyak bagian jalan yang rusak dan berlubang, sehingga perlu segera diperbaiki.
“Lebih baik dana digunakan untuk perbaikan jalan atau pelebaran jalan sepanjang Jalan Kalimalang, masih banyak jalan rusak dan berlubang,” ujarnya. Menurut Hanantyo, hanya setelah masalah jalan terselesaikan, maka inovasi seperti wisata air bisa dipertimbangkan.
Selain itu, ia juga khawatir bahwa pengembangan wisata air dan kuliner akan menyebabkan kemacetan di sekitar aliran Kalimalang. “Nanti di aliran ada kapal-kapal sama kanan kiri ada kulineran malah bikin kawasan situ jadi macet lebih parah,” tambahnya.
Rizky, warga lainnya yang berusia 20 tahun, juga menyampaikan pendapat serupa. Menurut dia, pembangunan wisata tersebut kurang tepat karena berada di jalan yang sudah rawan kemacetan, yaitu Jalan KH Noer Ali. Ia khawatir bahwa jumlah pengunjung yang datang akan meningkatkan risiko kecelakaan di pinggir jalan.
“Kalau jadi tempat wisata kan otomatis bakal ramai, kan, banyak pengunjung, bahaya enggak ya di pinggir jalan begini?” tanyanya. Rizky menilai bahwa lokasi aliran Kalimalang depan Metropolitan Mal sampai Grand Kota Bintang tidak strategis untuk dikembangkan sebagai wisata air.
Pendanaan Proyek Wisata Air Kalimalang
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan bahwa proyek ini didukung oleh dana dari pihak swasta, yaitu PT Mizu melalui program corporate social responsibility (CSR) senilai Rp 36 miliar. Selain itu, Pemkot Bekasi juga menyediakan tambahan dana sebesar Rp 30 miliar. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dana tambahan sebesar Rp 60 miliar.
Tri menjelaskan bahwa Pemkot Bekasi akan menyiapkan dana sebesar Rp 30 miliar untuk membangun pedestrian. Ia berharap bahwa sisa pembangunan bisa mencapai kawasan Kota Bintang dan selesai pada tahun depan.
Direktur Utama BUMD PT Mitra Patriot, David Rahardja, menambahkan bahwa renovasi jembatan akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, anggaran awal baru berasal dari CSR PT Mizu, dan proyek diperkirakan mulai beroperasi pada Januari 2026. Pengelolaannya akan dikelola oleh BUMD, PT Mitra Patriot, dan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui proses lelang.
“Nanti, jembatan di atas aliran Kalimalang akan bisa dilalui kapal, dan di sisi jembatan akan ada wisata kuliner,” jelas David. Proyek renovasi dimulai dari depan Metropolitan Mall hingga kawasan superblok Grand Kota Bintang, dengan desain jembatan melengkung agar kapal bisa lewat di tengahnya dan menghadirkan fasilitas kuliner di sisi jembatan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!